Pernikahan dengan Wali Hakim

𝐓𝐀𝐍𝐘𝐀:

Ada yang mau saya tanyakan tentang pernikahan, mengenai sahnya pernikahan dengan wali hakim. Ada rekan dulu menikahi istrinya dengan wali hakim, karena istrinya sampaikan dia anak tunggal dan ditinggal meninggal ayahnya saat masih dikandungan.

Belakangan ini istrinya baru cerita jika sebenarnya dia punya adik laki-laki. Jadi adik se ayah beda ibu, yang sebenarnya dulu bisa menjadi wali. Dulu ketika ditanya pihak KUA apakah ada saudara laki laki dari ayah maupun anak laki laki dari ayah, istrinya berdusta menyampaikan tidak punya.

Sehingga pihak KUA mengarahkan untuk menggunakan wali hakim. Untuk kasus seperti ini kira-kira ke absahan pernikahannya bagaimana? Dan apabila dalam perjalanam nikah mereka mempunyai anak, bagaimana status anaknya? Terima kasih sebelumnya,

𝐽𝑎𝑧𝑎𝑘𝑎𝑙𝑙𝑎ℎ 𝑘ℎ𝑎𝑦𝑟𝑎𝑛

𝑨𝒌𝒉𝒖 𝑵𝒖𝒓 +62 815-552𝒙𝒙𝒙

𝐉𝐀𝐖𝐀𝐁:

Salam, keberadaan wali dalam pernikahan adalah bagian dari bentuk perlindungan terhadap seorang wanita. Sebagai penegas bahwa tidak ada perbudakan dalam Islam. Wali memberi pertimbangan tentang calon suaminya karena pernikahan ini bukan untuk satu atau dua hari tetapi untuk selamanya. Keberadaan wali bukan untuk menghalangi seorang wanita menikah tetapi untuk menambah daya tawar bagi seorang perempuan termasuk memastikan pernikahan itu bisa diharapkan memunculkan kemaslahatan. Rasulullah SAW menegaskan “𝒍𝒂 𝒏𝒊𝒌𝒂𝒉𝒂 𝒊𝒍𝒍𝒂 𝒃𝒊𝒘𝒂𝒍𝒊𝒚𝒚𝒊𝒏 𝒎𝒖𝒓𝒔𝒚𝒊𝒅𝒊𝒏 𝒘𝒂 𝒔𝒉𝒂𝒉𝒊𝒅𝒂-𝒊 𝒂𝒅𝒍𝒊𝒏”. Pernikahan tidak sah tanpa wali dan dua orang saksi. Wali itu sendiri dibagi menjadi dua, wali amm dan wali khos. Wali khos adalah orang- orang yang mempunyai hubungan nasab dengan calon pengantin putri, seperti ayah kandung, saudara kandung.

Sementara wali amm adalah hakim atau muhakkam. Wali hakim adalah wali dari kalangan pemerintah yang ditunjuk untuk menikahkan orang-orang yang tidak memiliki wali. Dalam konteks keindonesiaan, wali hakim adalah Kepala KUA dan Penghulu yang ditunjuk.

Sementara wali muhakkam adalah ulama yang diminta menikahkan saat tidak ada wali nasab maupun wali hakim sama sekali di daerah itu. Para ulama menyepakati bahwa hak perwalian didasarkan kepada wali terdekat dan harus berurutan. Fiqh ala madzahib Arbaah, Juz 4 Hal 26 menjelaskan terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Menurut ulama Syafiiyah wali nikah jauh tidak berhak dan tidak sah menikahkan bila wali terdekat masih ada.

Sementara dalam mazhab Maliki pernikahan dengan wali jauh saat wali terdekat masih ada, dapat dianggap sah bila wali yang diabaikan bukan wali mujbir (bapak atau kakek). Seperti paman yang menikahkan sementara di sana ada saudara kandung calon pengantin putri.

Bagaimana dengan wali hakim? Rasulullah menegaskan “𝒂𝒔𝒔𝒖𝒍𝒕𝒉𝒐𝒏𝒖 𝒘𝒂𝒍𝒊𝒚𝒚𝒖𝒏 𝒍𝒊𝒎𝒂𝒏 𝒍𝒂 𝒘𝒂𝒍𝒊𝒚𝒚𝒂𝒍𝒂𝒉𝒂” pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.

Berdasar hal ini Syaikh Zakaria Al-Anshari dalam Kitab Asnal Mathalib menegaskan bahwa pernikahan dengan wali hakim tidak dianggap sah bila wali nasabnya masih ada. Terlebih bila keberadaan wali nasab dikaburkan atau dianggap tidak ada dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh syariat. Hal ini tentu berbeda dengan pernikahan wali jauh atau hakim itu dilakukan setelah berupaya mencari wali terdekat tidak ada dan baru ketahuan setelah pernikahan terjadi. Dalam kondisi ini pernikahannya bisa dianggap sah dengan mengikuti pendapat ulama yang memperkenankan.

Bagaimana dengan anak yang dilahirkan?

Tentu tidak bisa dinasabkan kepada sang ayah biologis karena pernikahan dilakukan diluar kewajaran syariat. Semoga dapat dipahami. Wallahu a’lam. (*)

Salah satu upaya optimalisasi layanan publik yang prima sebagaimana amanat Gus Men Yaqut Cholil Qoumas Kantor Kemenag Kota Malang bekerjasama dengan Malang Posco Media selama 3 tahun ini setiap Jumat membuka rubrik tadarus yang menjawab semua pertanyaan masyarakat terkait layanan yang diberikan. Ada layanan yang anda tanyakan? Anda bisa wa di 081252045658 "hanya bs chat ya" Melayani anda adalah kehormatan bagi kami.

Belum Sempat Bayar Utang Puasa, Sudah Ramadan Lagi

PUASA bulan Ramadan adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar- tawar. Diwajibkan kepada semua umat Islam. Namun bagi mereka yang sedang haid dan nifas tidak diperkenankan untuk berpuasa, tetapi ia wajib mengqadla’ puasa-nya dilain waktu yang dia tidak sedang haid atau nifas.

Bagaimana bila qadla’ puasa belum sempat dilakukan tetapi terlanjur masuk Ramadan lagi?

Secara umum orang yang punya kewajiban melakukan qadla’ puasa dan saat belum sempat membayar hutang puasa terlanjur masuk Ramadan lagi ia dibebani kewajiban tambahan disamping membayar hutang puasa juga membayar fidyah dengan besaran 1 mud.

Mud adalah satuan takaran. Ia tidak mudah untuk dikonversi ke dalam satuan berat. Sebagian ulama menyetarakan takaran satu mud dengan timbangan seberat 0,6 Kg. Menurut ulama Syafi’iyah, takaran satu mud (misalnya) beras memiliki ukuran yang setara dengan bobot 675 gram atau 6,75 ons beras. Secara rinci, sebagaimana dijelaskan dalam taqriratussadidah halaman 455, ada empat macam hukum bagi seseorang yang meninggalkan puasa.

1. Orang yang tidak hanya wajib meng-qadla puasa tetapi ia juga harus membayar fidyah. Yaitu:

a. Bagi orang yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kese lamatan atau kesehatan orang lain, seperti orang hamil yang menghawatirkan kondisi bayi yang dikandungnya, atau wanita menyusui yang menghawatirkan kondisi bayi yang disusuinya.

Namun bila ia meninggalkan puasa karena menghawatirkan kondisi tubuhnya sendiri sekaligus menghawatirkan kondisi kesehatan janin/bayinya, maka hanya diwajibkan untuk meng- qadla saja, tanpa membayar fidyah. Dalam kondisi seperti iniia tidak wajib membayar fidyah karena udzur.

b. Bagi orang yang mempunyai kewajiban meng-qadla, namun hingga datang bulan Ramadan lain, dia belum juga meng-qadla, dengan tanpa adanya udzur/halangan. Fidyah yang harus dibayarkan berulang dengan berulangnya tahun. Artinya, jika lewat Ramadan sampai dua kali dia tidak mengqadla puasanya, maka tiap hari di mana dia meninggalkan puasa,dia wajib membayar dua mud, demikian seterusnya.

2. Wajib qadla, tanpa keharusan membayar fidyah, yaitu bagi orang yang pingsan, atau lupa niat, atau sengaja membatalkan puasa. Tetapi bila ia membatalkan puasanya dengan cara bersetubuh dengan isterinya, ia tidak wajib membayar fidyah disamping membayar hutang puasa, tetapi ia wajib membayar kafarat karena merusak puasa. Kafarat puasa ini yaitu dengan membebaskan budak, (karena saat ini tidak ada lagi budak, maka tinggal dua alternatif cara membayar kafarat) yaitu dengan berpuasa dua bulan berturut-turut dan bila tidak mampu harus memberi makan 60 orang fakir miskin yang masing-masing diberikan minimal 1 mud.

3. Wajib fidyah, tanpa wajib qadla, yaitu bagi orang yang sangat tua, dan orang sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya.

4. Tidak wajib membayar fidyah, juga tidak wajib qadla, seperti orang gila yang kegilaanya tidak disengaja. Saat puasanya batal, seorang muslim masih dibebani meng hindarkan hal-hal yang membatalkan puasa hingga maghrib. Seperti saat ia sengaja membatalkan puasanya, lupa tidak niat (puasanya tidak sah tetapi dia wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa).

Begitu juga tetap harus berlaku seperti orang yang sedang berpuasa, orang yang sahur karena mengira masih malam/belum terbit fajar, ternyata tidak atau mengira sudah maghrib, ternyata belum maghrib padahal ia terlanjur berbuka. Sebagaimana kasus diatas, orang yang tidak berpuasa karena mengira/ meyakini masih tanggal 30 Sya’ban, ternyata dia baru tahu di siang hari bahwa hari itu sudah masuk Ramadan, ia wajib menahan diri dari makan-makan atau hal-hal yang membatalkan puasa. (*)

*** 𝐓𝐀𝐃𝐀𝐑𝐔𝐒 𝑹𝒖𝒃𝒓𝒊𝒌 𝑻𝒂𝒅𝒂𝒓𝒖𝒔 𝒊𝒏𝒊 𝒌𝒆𝒓𝒋𝒂 𝒔𝒂𝒎𝒂 𝑴𝒂𝒍𝒂𝒏𝒈 𝑷𝒐𝒔𝒄𝒐 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝑲𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒏 𝑨𝒈𝒂𝒎𝒂 (𝑲𝒆𝒎𝒆𝒏𝒂𝒈) 𝑲𝒐𝒕𝒂 𝑴𝒂𝒍𝒂𝒏𝒈 *****************

Ganti Nazhir Perorangan ke Nazhir Yayasan

𝑻𝑨𝑵𝒀𝑨: 𝑨𝒔𝒔𝒂𝒍𝒂𝒎𝒖’𝒂𝒍𝒂𝒊𝒌𝒖𝒎 𝑾𝒓. 𝑾𝒃. 𝑴𝒐𝒉𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔𝒊, 𝒏𝒂𝒛𝒉𝒊𝒓 𝒘𝒂𝒌𝒂𝒇 𝒅𝒊 𝒎𝒂𝒔𝒋𝒊𝒅 𝒔𝒂𝒚𝒂 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒐𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒂𝒏 𝒔𝒖𝒅𝒂𝒉 𝒃𝒆𝒓𝒖𝒎𝒖𝒓 80 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏 𝒅𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒔𝒖𝒂𝒊 𝒌𝒆𝒔𝒆𝒑𝒂𝒌𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒓𝒂𝒑𝒂𝒕 𝒕𝒂𝒌𝒎𝒊𝒓 𝒅𝒂𝒏 𝒏𝒂𝒛𝒉𝒊𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒓𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒂𝒍 𝒔𝒂𝒕𝒖 𝒐𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒊𝒕𝒖 𝒂𝒌𝒂𝒏 𝒅𝒊𝒂𝒍𝒊𝒉𝒌𝒂𝒏 𝒌𝒆 𝒏𝒂𝒛𝒉𝒊𝒓 𝒚𝒂𝒚𝒂𝒔𝒂𝒏 𝒎𝒂𝒔𝒋𝒊𝒅 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒆𝒎𝒃𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒎𝒂𝒔𝒋𝒊𝒅. 𝑩𝒂𝒈𝒂𝒊𝒎𝒂𝒏𝒂𝒌𝒂𝒉 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒆𝒅𝒖𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒓𝒖𝒔 𝒌𝒂𝒎𝒊 𝒍𝒂𝒍𝒖𝒊?

𝑪𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒂𝒎𝒖𝒅𝒅𝒊𝒏, + 62 813-3121-𝒙𝒙𝒙𝒙

*** JAWAB: Berdasar Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pasal 5 ayat satu, dijelaskan bahwa nazhir bisa berhenti dari kedudukannya bila, meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia).

Ayat dua dinyatakan berhentinya salah seorang nazhir perseorangan tidak mengakibatkan berhentinya nazhir perseorangan yang lain. Kemudian pada pasal 6 dinyatakan bahwa bila nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal berhentinya nazhir perseorangan yang kemudian pengganti nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.

Dari penjelasan kedua pasal ini, maka langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama adalah membuat berita acara dari hasil rapat yang juga dihadiri oleh nazhir perseorangan. Kedua nazhir perseorangan membuat surat pengunduran diri dan menyerahkan kembali kepada wakif (bila masih ada/ahli waris). Ketiga, yayasan yang akan mangambil alih kenazhiran menunjuk 5 orang yang akan dijadikan nazhir dan meminta pengesahan nazhir keKUA setempat. KUA biasanya mempersyaratkan lampiran Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga yang dilegalisir untuk kelengkapan pengesahan.

Setelah nazhir yayasan disahkan dan didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang yang sementara iniberkedudukan di Kementerian Agama Kota Malang, maka semua elemen yang terlibat datang ke KUA untuk meminta pengantar peralihan nazhir ke Badan Wakaf Indonesia dengan membawa seluruh berkas-berkas yang ada. (*)

𝐓𝐀𝐃𝐀𝐑𝐔𝐒 Rubrik Tadarus ini kerja sama New Malang Pos dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang dan diasuh oleh Kepala Kemenag Kota Malang Dr. H. Muhtar Hazawawi, M.Ag dan disediakan bagi pembaca yang berkonsultasi atau bertanya seputar masalah agama. Pembaca bisa langsung bertanya melalui nomor WA.ME/+6282-232-792-225